14 Januari 2020 16:45:34
Ditulis oleh Admin

APBDes Desa Prunggahan Kulon Tahun 2020

Desa Prunggahan Kulon, 31 Desember 2020

dari RPJM-Des, RKP-Des, R-APBDes sampai terbentuknya APBDes itulah tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan APBDes.

Proses Penganggaran (APBDesa) dimulai setelah RKPDesa ditetapkan, dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Proses penyusunan APBDesa dimulai dengan urutan sebagai berikut :

  1. Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan;
  2. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (RAPBDesa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
  3. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;
  4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
  5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Perdes tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Perdesa tersebut berlaku dengan sendiriya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan Perdesa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Perdes tentang APBDesa menjadi Perdes, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa. Dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
  6. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
Tahapan-tahapan tersebut telah kita lalui dan menghasilkan Peraturan Desa Prunggahan Kulon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020. Penajabaran APBDes Prunggahan Kulon Tahun 2020 dapat di lihat di Sini ==========>>>

 



Kategori

Bagikan :

comments powered by Disqus